MANAJEMEN PUSKESMAS
KLINIK SANITASI
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Hendrik L. blum (1974), menyatakan derajat kesehatan
masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu : faktor lingkungan,
perilaku manusia, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Keempat faktor tersebut
saling terkait dengan beberapa faktor lain yaitu sumber daya alam, keseimbangan
ekologi, kesehatan mental, dan sistem budaya.
John Gordon menggambarkan adanya interaksi antara 3 faktor
yaitu faktor lingkungan (environment), pejamu (host) dan penyebab penyakit
(agent). Ketidakseimbangan antara ketiga factor tersebut dapat menyebabkan
penyakit. Menurut pasal 22 Undang – undang Nomor 23 tahun 1992 tentang
Kesehatan menyebutkan antaralain :
(1) Kesehatan lingkungan
diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat.
(2) Kesehatan lingkungan
dilaksanakan terhadap tempat umum, lingkungan pemukiman, lingkungan kerja,
angkutan umum dan lingkungan lainnya.
(3) Kesehatan lingkungan meliputi
a. Penyehatan air, tanah, dan
udara
b. Pengamanan limbah padat, limbah
cair, limbah gas, radiasi dan kebisingan.
c.
Pengendalian vektor penyakit
d. Penyehatan atau pengamanan
lainnya.
(4)
Setiap tempat atau sarana
pelayanan umum wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai
dengan sstandar dan persyaratan.
Insiden penyakit Pneumonia balita yang tercatat di Puskesmas
tahun 2002 sebesar 3/10.000 balita, insiden diare pada tahun 2003 374/1000
penduduk, pada tahun 1999 WHO memperkirakan setiap tahunnya di Indonesia
terjadi 538.000 kasus baru TB. Sampai saaat ini diketahui bahwa penyakit
terbanyak di Wilayah kerja Puskesmas didominasi oleh penyakit yang berhubungan
dengan masalah kesehatan lingkungan. Maka keberadaan klinik sanitasi yang
bertujuan meningkatnya pengetahuan, kesadaran, kemampuan dan perilaku
masyarakat untuk mewujudkan lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih dan
sehat sangat diperlukan.
B. TUJUAN
1. TUJUAN
UMUM
Meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat melalui upaya preventif, kuratif dan promotif yang dilakukan secara terpadu, terarah dan
berkesinambungan.
2. TUJUAN
KHUSUS
a. Meningkatnya pengetahuan,
kesadaran, kemampuan dan perilaku masyarakat untuk mewujudkan lingkungan dan
perilaku hidup bersih dan sehat.
b. Meningkatnya pengetahuan,
kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi penyakit
berbasis lingkungan serta masalah kesehatan lingkungan dengan sumberdaya yang
ada.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. PENGERTIAN KLINIK SANITASI
Klinik sanitasi merupakan suatu upaya atau kegiatan yang
mengintegrasikan pelayanan kesehatan antara promotif, preventif, dan kuratif yang
difokuskan pada penduduk yang berisiko tinggi untuk mengatasi masalah penyakit
berbasis lingkungan dan masalah kesehatan lingkungan pemukiman yang
dilaksanakan oleh petugas puskesmas bersama masyarakat yang dapat dilaksanakan
secara pasif dan aktif di dalam dan diluar puskesmas.
a. Petugas
klinik sanitasi
Adalah
tenaga kesehatan lingkungan / tenaga kesehatan lain / tenaga pelaksana yang
ditunjuk oleh pimpinan puskesmas untuk melksanakan kegiatan Kilik Sanitasi.
b. Klien
Penderita
penyakit yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan yang dirujuk oleh petugas
medis ke ruang klinik sanitasi.
c. Ruang
klinik sanitasi
Suatu
ruangan atau tempat dalam gedung puskesmas yang dipergunakan untuk penyuluhan
dan konsultasi oleh pertugas klinik sanitasi terhadap klin.
B. MANAJEMEN PUSKESMAS
1. PERENCANAAN
Puskesmas merupakan organisasi struktural
dan sebagai unit pelaksana teknis dinas, aspek fungsional bidang pelayanan
kesehatan masyarakat yang merupakan unit pelaksana pelayanan kesehatan
masyarakat tingkat 1 yang dibina oleh DKK, bertanggungjawab untuk melaksanakan
identifikasi kondisi masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan serta
fasilitas pelayanan kesehatan meliputi cakupan, mutu pelayanan, identifikasi
mutu sumber daya manusia dan provider, serta mentapkan kegiatan untuk menyelesaikan
masalah.
Perencanaan meliputi kegiatan program dan kegiatan rutin
puskesmas yang berdasarkan visi dan misi puskesmas sebagai sarana pelayanan
kesehatan primer dimana visi dan misi digunakan sebagia acuan dalam melakukan
setiap kegiatan pokok puskesmas . Selain itu, kebijakan sistem puskesmas perlu
ditinjau setiap akan melakukan perencanaan program, kebijakan tersebut meliputi
kebijakan mandiri dari Puskesmas serta adanay fungsi dan upaya puskesmas yang
berlandaskan pada UUD 1945 pasal 28, UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun
1999, PP No.25 tahun 2000 serta PP No.48 tahun 2000dimana tujuan dari kebijakan
tersebut adalah untuk mewujudkan puskesmas yang kuat dari segi kemitraan, unit
kesehatan amndiri, akontabilitas dan teknologi tepat guna.
Budgeting dalam perencanaan menejemn keuangan dikelola
sendiri oleh puskesmas sesuai tatacara pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan, adapun sumber biaya didapatkan dari pemerintah daerah, retribusi
puskesmas, swasta atau lembaga sosial masyarakat dan pemerintah adapun
pembiayaan tersebut ditujukan untuk jemis pembiayaan layanan kesehatan yang
mempunyai ciri – ciri barang atau jasa public seperti penyuluhan kesehatan,
perbaikan gizi, P2M dan pelayanan kesehatan yang mempunyai ciri – ciri barang
atau jasa swasta seperti pengobatan individu.
2. ORGANIZING
Dinas Kesehatan Kota mempunyai
tugas untuk menenetukan menetapkan struktur organisasi puskesmas dengan
pertimbangan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat tingkat I, adapun
pola organisasi meliputi kepala, wakil kepala, unit tata usaha, unit fungsional
agar tidak terajdi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan yang nantinya akan
berpengaruh terhadap kualitas program yang ditangani.
Struktur
organisasi dan tata kerja :
Struktur
organisasi puskesmas
1. Unsur pimpinan : Kepala Puskesmas
2. Unsur pembantu pimpinan : Tata usaha
3. Unsur pelaksana : Unit I, II, III, IV,
V, VI, VII.
Tugas
pokok :
1. Kepala Puskesmas
Bertugas
memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan puskesmas yang dapat
dilakukan dalam jabatan structural, dan jabatan fungsional.
2. Kepala urusan tata usaha
Bertugas
dibidang kepegawaian, keuangan perlengkapan dan surat menyurat serta pencatatan
dan pelaporan.
3. Unit I
Bertugas
melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana dan
perbaikan gizi.
4. Unit II
Melaksanakan
kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular khususnya imunisasi,
kesehatan lingkungan dan laboratorium sederhana.
5. Unit III
Melaksanakan
kegiatan kesehatan gigi dan mulut, kesehatan tenaga kerja dan manula.
6. Unit IV
Melaksanakan
kegiatan perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan sekolah dan olahraga,
kesehatan jiwa, kesehatan mata dan kesehatan khusus lainnya.
7. Unit V
Melaksanakan
kegiatan pembinaan dan pengembangan upaya masyarakat dan penyuluhankesehatan
masyarakat, kesehatan remaja dan dana sehat.
8. Unit VI
Melaksanakan
kegiatan pengobatan rawat jalan dan rawat inap
9. Unit VII
Melaksanakan
kegiatan kefarmasian.
3. ACTUATING
a. Sistem
ketenagaan
Juster
(1984) menyatakan bahwa pendidikan merupakan faktor yang penting dalam seorang
pekerja. Melalui pendidikan akan menghasilkan perubahan keseluruhan cara hidup
seseorang.
Pearlin
dan Kohn (1966) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki tingkat pendidikan
yang tinggi mempunyai keinginan untuk mengembangkan dirinya sedangkan mereka
yang berasal dari tingkat pendidikan rendah cenderung untuk emmpertahnkan
kondisi yang telah ada.
Sistem ketenagaan yang ada di puskesmas dilaksanakan sesuai
program yang dikembangkan serta kemampuan dana dengan diketahui oleh DKK,
kuantitas tenaga didasarkan pada kebutuhan priorotas layanan kesehatan dan
pendayagunaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan layanan kesehatan
dan profesionalisme pekerjaan.
Sesuai PP RI No.32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan yang
seharusnya ada adalah tenaga medis, kesehatan masyarakat (penyuluh kesehatan,
sanitarian), tenaga gizi, tenaga keperawatan, farmasi, dan teknisi medis
(analis dan perawat gigi).
b. Pengembangan
Staff
Tujuan
: kegiatan pengembangan staff ditujukan untuk meningkatkan produktifitas organisasi.
Jenis
– jenis pengembangan staff :
1. Pelatihan induksi
Merupakan
indoktrinasi standart dan singkat bagi filosofi unit kerja, tujuan, program,
kebijaksanaan dan peraturan yang diberikan kepada masing – masing pekerja selam
atiga hari pertama kerja untuk memastikan identifikasi dengan filosofi unit
kerja,tujuan dan norma – norma.
2. Orientasi
Merupakan
pelatihan perseorangan yang dipakai untuk mengakrabkan pegawai baru dengan
tanggungjawab pekerjaan, tempat kerja, pelangan dan rekan kerja.
3. Kelanjutan pendidikan
Hal
ini termasuk kegiatan pembelajaran yang direncanakandibalik program pendidikan
dasar keperawatan dan dirancang untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan, dan
sikap bagi peningkatan praktek keperawatan.
c.
Konsep
– konsep pengembangan staff
1. Daya saing
Ketidaksesuaian
yang dapt diukur antara daya saing dan pekerjaaan seseorang sebenarnya dengan
tingkat daya saing ayng diinginkan.
2. Minat
Faktor
yang mempengaruhi seseorang untuk menerima atau menolak objek, orang, untuk
mendukung pertumbuhan dan perkembangan.
3. Kebutuhan pendidikan
Merupakan
keadaan memiliki kualitas atau kemampuan yang dianggap perlu bagi peran
tertentu.
4. Pembelajaran teknis
Perubahan
dalam perilaku yang disadari dan disengaja terutama kognitif dan psikomotor
yang terjadi sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan oleh pengajar.
d.
Tahapan
pengembangan staff
1. Awal usia 20 – 25 tahun : membuat arah pekerjaan
2. Usia 20 – 30 tahun : menjawab pekerjaan dan tekanan
pribadi dengan mempertanyakan komitmen pada pekerjaan dan hubungan keluarga.
3. Akhir usia 30 tahun : mengaitkan dirinya dengan pembimbing yang
memungkinkan mengunggulinya.
4. Usia 40 tahun : memisahkan diri dari pembimbing
5. Usia 50 tahun : pengembangann dan perbaikan pengetahuan
dan keterampilan.
e. Mengorganisir
sumber daya pengembangan staf
Keberhasilan
usaha pengembangan staf tergantung pada penataan sumber daya yang sesuai.
Sumber – sumber pendidikan lanjutan untuk pegawai keperwatan dapat brupa
pengajar, sumber daya dari konsorsia kesehatan, afiliasi dengan perguruan
tinggi, organisasi keperawatan professional dan tugas belajar.
f. Motivasi
staf
Menurut Stoner dan Freeman (1995), Ngalim Purwanto (2000),
Shortel & Kaluzni (1994) motivasi adalah karakteristik psikologi manusia
yang membrikan kontribusi pada tingkat komitmen seseorang. Hal in termasuk
faktor – faktor yang menyebabkan, menyalurkan dan mempertahankan tingkah laku
manusia dalam arah tekad tertentu.
Motivasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu
organisasi, motivasi yang tepat dapat memajukan dan mengembangkan oraganisasi.
Unsur manusia dalam organisasi terdiri dari 2 kelompok orang yaitu orang yang
memimpin (manajer) dan orang yang dipimpin (pegawai / pekerja). Manajer
bertanggungjawab untuk memotivasi orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan
organisasi.
Motivasi dalam organisasi kerja ditinjau dari segi perannya
terdapat 2 macam yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif
adalah motivasi yang menimbulkan harapan yang sifatnay menguntungkan atau
menggembirakan bagi pegawai misalnya gaji, fasilitas, karier, jaminan hari tua,
jaminan kesehatan, jaminan keselamatan dan lain – lain. Sedangkan motivasi
negatif adalah motivasi yang menimbulkan rasa takutmisalnya ancaman, tekanan,
intimidasi dan semacamnya. Dengan motivasi negatif orang lain dapat digerakkan oleh
pihak yang memotivasi untuk tujuan tertentu, namun hal ini tidak dapat
dipertahankan dalam waktu yang lama.
Stanford (1970), mengatakan bahwa ada 3 unsur penting dalam
motivasi yaitu antara kebutuhan, dorongan dan tujuan. Kebutuhan muncul karena
ada sesuatu yang kurang dirasakan oleh seseorang, baik fisiologis maupun
psikologis. Dorongan merupakan arahan untuk memenuhi kebutuhan sedangkan tujuan
adalah akhir dari suatu siklus motivasi.
g. Komunikasi
dalam manajemen
1) Proses komunikasi
Tappen (1995) mendefinisikan komuniksi adalah suatu
pertukaran pikiran, perasaan dan pendapat dan memberikan nasehat dimana terjadi
antara dua orang atau lebih bekerjasama. Komunikassi juga merupakan suatuseni
untuk dapat menyusun dan menghantarkan suatu pesan dengan cara yang muadah
sehinga orang lain dapat mnegrti dan menerima.
2)
Komunikasi dalam keperawatan
Unsur yang ada dalam setiap komunikasi adalah pengirim pesan
(sender), pesan (massage), penerima pesan (receiver).
Pesan dapat berupa verbal, tertulis maupun non verbal. Lingkungan internal maupun eksternal juga dilibatkan, yang termasuk lingkungan internal adalah nilai – nilai,
kepercayaan, temperamen dan tingkat stress sedangkan faktor eksternal meliputi keadaan cuaca, suhu,
waktu.
3)
Prinsip komunikasi manajer
keperawatan
Tahapan
komunikasi :
a. Manajer harus mengerti struktur
organisasiagar dapat memahami sasaran dai pengambilan keputusan
b. Komunikasi merupakanbagian
proses yang tak terpisahkan dalam kebijakan organisasi. Manajer harus
mempertimbangkan isi komunikasi termasuk dampaknya terhadap orang yg
dipimpinnya.
c. Komunikasi harus jelas,
sederhana dan tepat.
d. Manajer harus meminta umpan
balik agar dapat mengetahui keefektifan dan keakuratan komunikasi.
e. Komponen penting lainnya bagi
seorang manajer adalah menajdi pendengar yang baik.
4. CONTROLLING
Controlling dalam
manajemen puskesmas merupakan indikator keberhasilan puskesmas yang meliputi 2
faktor yaitu menjadi indikator pencapaian sehat meliputi lingkungan, perilaku
masyarakat, layanan kesehatan dan status kesehatan mrliputi KEP balita, insiden
penyakit yang berbasis lingkungan dan kesehatna ibu dan anak. Selain itu juga
merupakan indicator penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pemberdayaan
masyarakat dan keluarga, pelayanan kesehatan tingkat I meluputi :
a. Evaluasi
Salah satu ukuran pengawasan yang digunakan oleh manajer
guna mencapai ahsil organisasi adalah system penilaian kerja karyawan. Melalui
evaluasi regular dari setiap pelaksanaan kerja pegawai manajer dapat mencapai
beberapa tujuan.
Prinsip
– prinsip evaluasi :
1. Evaluasi pekerja sebaiknya
didasarkan pada standar pelaksanaan kerja, orientasi tingkah laku untuk posisi
yang ditempati.
2. Sample tingkah laku perawat
yang cukup representative
3. Perawat sebaiknya diberi
salinan deskripsi kerja, standar pelaksanaan kerjadan bentuk evaluasi untuk
peninjauan ulang.
4. Terdapat strategi pelaksanaan
kerja yang memuaskan dan strategi perbaikan yang diperlukan.
5. Manajer menjelaskan area mana
yang dijadiakn prioritas
6. Pertemuan evaluasi antara
perawat dan menajer sebaiknya dilakukan dalam waktu yang tepat.
7. Laporan evaluasi maupun
pertemuan tersusun secara rapih sehingga membantu dalam pelaksanaan kerja.
Alat
evalausi :
1. laporan tanggapan bebas
2. Pengurutan yang sederhana
3. Checklist pelaksanaan kerja
4. Penilian grafik (Henderson,
1984)
b. Kontrol kualitas
Merupakan suatu upaya
organisasi dalam menyediakan pelayanan yang memenuhi standar professional dan
dapat diterima oleh klien.
- Pelayanan kesehatan yang
bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakaian jasa
pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata – rata penduduk,
serta yang penyelenggaraannya sesuai
dengan standar atau kode etik profesi yang telah ditetapkan (Azwar, 1996)
- Kriteria mutu pelayanan
kesehatan
1. Struktur
Kriteria
rumah sakit, unit keperawatan (LOD, visi dan misi, konsep asuhan keperawatan)
2. Proses
Fungsi,
proses interpersonal, metode pengorganisasian, perspektif keperawatan
proesional, praktek keperawatan professional.
3.
Tujuan
Tingkat
kesehatan atau kesejahteraan, kemampuan fungsional, kepuasan pasien, sumberpenggunaan/
pengeluaran efektif dan efisien, kejadian dan proses yang tidak menyenangkan.
- Syarat pelayanan berkualitas
Efficacy
a) Efficacy
(kamanjuran)
b) Appropriatennes
(kepantasan)
c) Accebility
(mudah dicapai)
d) Accepbility
(diterima)
e) Effectiveness
(keberhasilan)
f) Efficiency
(ketepatan)
g) Continuity
(terus - menerus)
-
Pelaksanaan kegiatan
pengendalian mutu
a) Menetapkan masalah mutu
pelayanan kesehatan yang diselenggarakan
b) Menetapkan penyebab masalah
mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan
c) Menetapkan cara penyelesaian
masalah mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan
d) Menetapkan cara penyelesaian
masalah mutu pelayanan kesehatanan.
e) Menyusun sasaran tudak lanjut
untuk lebih memantapkan serta meningkatkan mutu pelayanan.
DAFTAR PUSTAKA
Effendy, Nasrul. Dasar – dasar keperawatan kesehatan
masyarakat. Jakarta : EGC,1998.
Montaque, Brown. Manajemen
perawatan kesehatan : Strategi, struktur dan proses. Jakarta : EGC, 1997.
Mukono. Prinsip dasar kesehatan
lingkungan. Surabaya : Airlangga university Press. 2000.
Notoatmodjo, Soekodjo.
Pengembangan sumber daya manusia. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya. 2003.
